PALU, MERCUSUAR – DPRD Kota ( Dekot ) Palu didesak untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap galian C yang terbesar di bagian pesisir teluk Palu, baik ymengenai Izin, dampak yang ditimbulkan,maupun pendapatan daerah dari sector ini, Evaluasi hendaknya diperioritaskan kepada pengusaha galian C skala besar.
Hal itu dikatakan Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulteng, Mohammad Hamdin, kepada Mercusuar, Jumat (18/3).
Menurut Hamdin, langkah yang bisa dilakukan Dekot adalah membentuk Panitia kusus (Pansus) Galian C
“perlu juga menghitung kembali nialai Ekonomi dengan dampak Ekologi yang ditimbulkan, apakah berbanding lurus atau tidak, kalau tidak, baiknya ditutup saja,” tambahnya.
Menurut Hamdin, hampir semua galian C dalam skala besar tersebut diteluk Palu , bermaslah dengan masyarakat lokal.
Ini menunjukan bahwa kegiatan tambang galian C , tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Berdasarkan data Dinas pendapatan, pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palu, Realisasi PAD dari galian C selama tahun 2010 tergolong rendah.
Dari target yang dipatok sebesar Rp745 juta, yang terealisasi hanya sebesar Rp390 juta atau sekitar 39 % saja.
Memacu pada target, maksimal PAD yang bias diperloleh dari galian C perbulanya sebesar Rp62 juta.
Namun dari data yang ada , rata-rata PAD yang bias diperoleh dari galian C perbulan hanya Rp21 juta.
Potensi galian C di Palu sebenarnya cukup besar dimana di setiap bantaran sungai terdapat aktifitas pertambangan, baik yang dikelola teradisional, maupun yang dikelola swasta atau Perusahaan.
Oleh perusahaan besar, galian C berupa Pasir dan Krikil bahkan sampai diekspor di Kalimantan. Seperti aktifitas yang terlihat sehari hari di kelurahan Tipo, Palu Barat,
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sulteng, Hasanuddin Atjo, mengatakan dari tiga daerah penyangga Palu, yakni Donggala, Sigi dan Parigi Moutong, diperkirakan ada 4 juta kubik material pasir yang masuk kekawasan hilir Teluk Palu setiap tahunnya. DAR
Sumber : Mercusuar. Hari/tanggal : Sabtu, 19 Maret 2011