• Indeks
  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
Jumat 17 Oktober, 2025
JATAM SULTENG
  • Siaran Pers
  • Berita
  • Artikel
  • Terbitan
    • Buletin Jatamers
    • Bahan Bacaan
  • Galeri
    • Foto
    • Video
No Result
View All Result
  • Siaran Pers
  • Berita
  • Artikel
  • Terbitan
    • Buletin Jatamers
    • Bahan Bacaan
  • Galeri
    • Foto
    • Video
No Result
View All Result
JATAM SULTENG
No Result
View All Result
Bertandang ke JATAM, Kapolres Baru Langsung Diminta Hentikan PETI Poboya

Bertandang ke JATAM, Kapolres Baru Langsung Diminta Hentikan PETI Poboya

by JATAM SULTENG
17 Agustus 2025
in Berita
Bagikan!Bagikan!Bagikan!

PALU – Kapolres Palu yang baru, AKBP Riza Faisal, bersama Kasat Intel dan sejumlah jajaran bertandang ke “markas” Jaringan Akvokasi Tambang (Jatam) Sulteng, Jalan Yojokodi Palu, Sabtu (29/08).

Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dua jam itu juga dihadiri Pengamat Pertambangan Sulteng, Syahrudin Ariestal Douw yang juga merupakan mantan Dikrektur Eksekutif Jatam Sulteng.

Di Jatam, Kapolres yang baru saja menggantikan posisi AKBP Moch Sholeh ini langsung mendapatkan tantangan untuk menyelesaikan sejumlah persoalan pertambangan di wilayah kerjanya.

Oleh para aktivis lingkungan itu, Kapolres diminta segera menyelesaikan persoalan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) milik sejumlah perusahaan tambang galian C di wilayah Kecamatan Ulujadi dan juga aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (Peti) di Kelurahan Poboya.

“Dalam pertemuan itu, saya diundang sebagai bagian dari pegiat pertambangan,” ujar Syahrudin, usai pertemuan tersebut.

Etal, sapaan akrabnya, mengapresiasi kehadiran Kapolres di Jatam. Sebab, kata dia, baru sekitar enam hari datang bertugas sudah mau berkunjung ke Jatam untuk menanyakan apa-apa saja yang mesti dia lakukan di Palu.

“Jadi kami sampaikan dua hal itu (DUKS dan Peti). Soal tambang ilegal Poboya nanti hari Rabu mereka akan datang ambil dokumen resmi pengaduannya. Jadi tadi ini sifatnya pengaduan secara lisan dalam diskusi, namun dokumen pengaduan resminya mereka sendiri yang akan jemput di Jatam pada hari Rabu nanti,” tuturnya.

Etal menambahkan, pihaknya sengaja berharap tugas tersebut kepada Kapolres Riza karena dinilai sudah teruji di beberapa daerah seperti di Buol. Di Buol, kata dia, Kapolres cukup bagus dalam mengusut kasus-kasus perkebunan.

“Maka menurut kami ini bisa dijadikan sebagai kawan taktis untuk menyelesaikan problem-problem lingkungan di Kota Palu,” ujarnya.

Selama ini, kata dia, pihaknya selalu melaporkan peristiwa-peristiwa, khususnya pertambangan, langsung ke Polda Sulteng, sementara Polres Palu sendiri seakan-akan tidak dianggap.

“Maka dalam kasus Poboya, karena ini adalah wilayah Kota Palu, kami minta Kapolres juga tegas menghentikan penyebaran sianida karena akan berdampak buruk untuk generasi yang akan datang, kemudian melakukan upaya preventif, upaya penindakan terhadap tambang-tambang di luar PT CPM yang masih berstatus ilegal,” tambahnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, jika persoalan tambang ilegal sudah tuntas, barulah bisa membuat perhitungan dengan PT Citra Palu Minerals (CPM) sebagai pemegang kontrak karya pertambangan emas di Poboya. Misalkan, kata dia, meminta audit data, audit informasi, melihat berapa pendapatan negara dan daerah dari sektor tambang emas, termasuk evaluasi lingkungan.

“Kita tidak mungkin bicara ini itu dengan CPM, tapi di sekitar CPM sendiri masih ada yang rusak,” tekannya.

Menurutnya, tiba-tiba meminta tanggung jawab ke CPM tentu tidaklah etis karena ternyata di bagian lain ada pihak lain yang membuat kerusakan.

“Kita mau mengawal secara langsung aktivitas CPM, tapi kita minta tambang-tambang ilegal itu dihentikan dulu,” ujarnya

Terkait DUKS, lanjut dia, hal-hal yang dilaporkan ke Kapolres adalah adanya puluhan tambang galian C yang mengirim material melalui mekanisme yang tidak benar.

“Dikirim melalui pelabuhan yang bermasalah dan tidak dipajaki oleh pemerintah karena masih berstatus rekomendasi,” pungkasnya.

WATUTEMPA DAN “LUBANG AVANZA” MENUNGGU TINDAKAN KAPOLRES BARU

Secara khusus, Etal menitip harapan kepada Kapolres AKBP Riza Faisal agar sungguh-sungguh memerhatikan aktivitas Peti di Watutempa, tepatnya di bagian atas area CPM, di mana terjadi perendaman besar-besaran oleh kelompok-kelompok tertentu dengan menggunakan alat berat.

“Kemudian yang berada di wilayah “Lubang Avanza” di dekat sungai. Kami punya inisial namanya. Orang dari Morowali yang menikah di Poboya dan dialah yang mempekerjakan sekitar 50 orang di dalam,” ungkapnya.

Ia berharap, permintaan itu secepatnya direspon cepat oleh Kapolres dengan langkah nyata menghentikan tegas aktivitas dimaksud.

“Kapolres harus memberikan signal baik dalam waktu satu atau dua minggu ke depan,” tutupnya.

Kapolres Palu, AKBP Riza Faisal yang dihubungi membenarkan bahwa dirinya memang sengaja berkunjung ke Jatam, tadi siang. Kata dia, tujuan utamanya adalah silaturahim karena para aktivis lingkungan juga merupakan mitra kerja kepolisian di lapangan.

“Sekaligus saya orang baru ingin memperkenalkan diri,” ujarnya.

Ia juga membenarkan bahwa dirinya telah disuguhi informasi dan data oleh Jatam, terkait aktivitas Peti di Poboya.

“Ia benar, kebetulan tadi kami datang bersama Kasat Intel. Jadi dari data yang ada itu akan kami klarifikasi juga dengan di bagian intel. Kami terima kasih telah diberikan informasi untuk memperkaya data yang kami punya, kami kolaborasikan,” katanya.

Ia sendiri belum memberikan kepastian apakah akan langsung melakukan tindakan dengan data yang disodorkan Jatam.

“Nanti kita lihat bagaimana hasil lidik dari rekan-rekan,” singkatnya. (RIFAY)

Sumber : http://media.alkhairaat.id/bertandang-ke-jatam-kapolres-baru-langsung-diminta-hentikan-peti-poboya/

Previous Post

Tuntut PT CORII, Front Peduli Masyarakat Lambolo Desa Ganda-Ganda Gelar Aksi Demo

Next Post

Jatam Sulteng Soroti Rencana Aspeta Palu Ekspansi Material ke IKN

Related Posts

Masyarakat Desa Lelang Matamaling berharap secepatnya ada keputusan dari Pemprov sehingga masalah ini tidak berlarut-larut.
Berita

Tolak Tambang di Desanya, Perwakilan Warga Desa Lelang Matamaling Temui Pemprov dan DPRD Sulteng

17 Agustus 2025
Warga Bangkep Tolak Tambang Batu Gamping, Ancam Kawasan Karst dan Sumber Mata Air
Berita

Warga Bangkep Tolak Tambang Batu Gamping, Ancam Kawasan Karst dan Sumber Mata Air

14 Juli 2025
SIARAN PERS – PEKERJA ILLEGAL
Berita

JATAM Sulteng Tantang Aparat Tindak PETI Lobu-Taopa

29 Juni 2025
Next Post
Diduga Lakukan Tindak Pidana, Polda Sulteng Diminta Periksa  6 Perusahaan Tambang Tanpa IPPKH

Jatam Sulteng Soroti Rencana Aspeta Palu Ekspansi Material ke IKN

Hentikan Sementara Aktivitas Produksi Tambang  di Wilayah Kawasan Industri di PT IMIP

Hentikan Sementara Aktivitas Produksi Tambang di Wilayah Kawasan Industri di PT IMIP

Discussion about this post

Informasi Terpopuler :

  • Cabut Izin Usaha Pertambangan PT. Sumber Swarna Pratama (PT. SSP)  di Kabupaten Morowali Utara

    Cabut Izin Usaha Pertambangan PT. Sumber Swarna Pratama (PT. SSP) di Kabupaten Morowali Utara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • HATAM 2025: Sulteng Bangkrut!

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Enam Perusahaan Tambang di Banggai Tidak Kantongi IPPKH

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Diduga Jadi Penyebab Banjir di Morut, JATAM Desak Inspektur Tambang Evaluasi Aktivitas Pertambangan Nikel di Wilayah Pesisir Teluk Tomori

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tolak Tambang di Desanya, Perwakilan Warga Desa Lelang Matamaling Temui Pemprov dan DPRD Sulteng

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Informasi Terkini :

Masyarakat Desa Lelang Matamaling berharap secepatnya ada keputusan dari Pemprov sehingga masalah ini tidak berlarut-larut.

Tolak Tambang di Desanya, Perwakilan Warga Desa Lelang Matamaling Temui Pemprov dan DPRD Sulteng

17 Agustus 2025
Warga Bangkep Tolak Tambang Batu Gamping, Ancam Kawasan Karst dan Sumber Mata Air

Warga Bangkep Tolak Tambang Batu Gamping, Ancam Kawasan Karst dan Sumber Mata Air

14 Juli 2025
SIARAN PERS – PEKERJA ILLEGAL

JATAM Sulteng Tantang Aparat Tindak PETI Lobu-Taopa

29 Juni 2025
JATAM SULTENG

Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah Adalah Organisasi Non Pemerintah yang Bekerja untuk Meluaskan Informasi dan Advokasi akan Dampak Negatif Industri Tambang.

Konstituen :

JATAM Nasional - JATAM Kaltim - JATAM Kaltara

  • Indeks
  • Kontak Kami
  • Tentang Kami
  • Kebijakan Privasi

© 2019 - 2025 | JATAMSulteng.org | All Rights Reserved.

No Result
View All Result
  • Siaran Pers
  • Berita
  • Artikel
  • Terbitan
    • Buletin Jatamers
    • Bahan Bacaan
  • Galeri
    • Foto
    • Video

© 2019 - 2025 | JATAMSulteng.org | All Rights Reserved.