Palu-Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah menuding PT Bintang Delapan Mineral (BDM) sebagai pihak yang bertanggung jawab dibalik kasus Banjir yang menimpa masyarakat Kecamatan Bahodopi. Hal itu disampaikan langsung oleh Andika, Manager Riset dan Kampanye Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah pada media ini.
Menurut Andika, sejak PT BDM beroperasi tahun 2010, tercatat sudah dua kali terjadi banjir besar diwilayah itu. Tetapi sama sekali pertanggung jawaban perusahaan tidak ada. Padahal, fakta dilapangan menunjukan bahwa banjir terjadi akibat proses pembangunan jembatan Holing dan proses ektraksi mineral nikel yang dilakukan pada hutan hulu sungai.
“selain kerusakan hutan dan jalur sungai, sampai detik ini PT BDM juga sangat tidak transparan dalam melakukan proses eksploitasi. Perusahaan hanya memberikan janji tapi tidak bisa membuktikan syarat-syarat eksploitasi seperti KAA AMDAL, RKL dan RPL kepada masyarakat setempat, sebagaimana amanat Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup, dengan demikian operasi BDM adalah petaka yang tidak berkesudahan apabilah tidak segera diperiksa dan dituntut pertanggungjawabannya” jelas Andika.
Lebih lanjut, Andika mengungkapkan berdasarkan hasil Investigasi DPRD dan laporan temuan Badan Lingkungan Hidup Morowali Tahun 2010, sudah jelas merekomendasikan beberapa pelanggaran yang dilakukan PT BDM pertama, penyempitan jalur sungai akibat pembangunan jembatan; kedua, perusahaan tidak memiliki hak pengolahan lahan di area pertambangan.
Hujan yang terjadi 2 hari berturut-turut telah mengakibatkan banjir bandang di kecamatan Bahodopi. Beberapa desa yang berdekatan terendam air seitnggi perut orang dewasa yakni; Desa Bahodopi, Keurea, Fatufia, Trans Makarti dan Bahomakmur. Peristiwa berlangsung pada hari selasa 12 Juli 2011 sekitar pukul 06.00 pagi wita dan Surut sekitar pukul 11.00 Wita.
Hasil laporan lapangan yang dihimpun oleh JATAM Sulteng menemukan penyebab banjir pertama, meluapnya air ini terjadi akibat jebolnya jembatan holing (tempat lewat mobil perusahaan) yang jaraknya sekitar 30 meter dari pemukiman masyarakat. Kedua, normalisasi sungai hanya mengandalkan timbunan pasir disekitar sungai, ketiga, penghancuran hutan alam dikawasan hulu sungai menjadi penyebab yang tidak terbantahkan.
Banjir juga mengakibatkan putusnya jalan menuju kantor camat, SLTP, dan SMU. Selain itu, pula ada sekitar 100 lebih rumah ikut terendam banjir, 20 hektar sawah (juga ikut terendam banjir.
“kami mendesak Pemda Morowali segera memeriksa perusahaan ini, dan kalau perlu segera didesak untuk menghentikan penambangannya, kami khawatir, kedepan Morowali jadi kolam renang dan jalan tol banjir, sementara di China bangun gunung stenless dari nikel orang Morowali, ” Ujarnya.(tim-jt)