Koransulteng — Koordinator Kampanye dan Riset Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng, Andika Setiawan menilai Pemerintah Kabupaten Morowali paling agresif mengeluarkan izin pertambangan. Namun dibalik itu, kabupaten tersebut merupakan salah satu daerah yang menduduki rangking tertinggi tingkat kemiskinan di Sulteng.
Jatam Sulteng menyebutkan dalam catatan mereka ada 109 perusahaan tambang yang berinvestasi di daerah penghasil tambang itu. Akan tetapi tidak diketahui berapa besar pendapatan asli daerah (PAD) yang diterima daerah itu.
“Ke mana semua uang dari hasil tambang yang masuk ke PAD,” ujarnya ketika menjadi pembicara pada dialog evaluasi praktik pertambangan di Sulteng, hari ini.
Sementara itu menurut catatan Walhi Sulteng, pada 2009 dari hasil tambang yang ada di Sulteng termasuk Morowali hanya memberikan kontribusi ke PAD 0,20 % dan itu sangat jauh dari kontribusi sektor lainnya.
“Bayangkan di Kabupaten Morowali ada 109 kuasa pertambangan, tapi pembangunan infrastruktur begitu-begitu saja tidak banyak perubahan. Janji perbaikan infrastruktur seperti jalan dari perusahaan dan kesejahteraan masyarakat hanya janji belaka,” tegas Direktur Divisi Eksekutif Walhi Sulteng, Wilianita Selviana.
Pada kesempatan yang sama perwakilan Dinas Pertambangan Provinsi, Edy Samelu mengungkapkan dari data yang disampaikan Jatam Sulteng adanya sekitar 109 kuasa pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemda di Morowali, bisa diduga ada broker tambang di kabupaten itu.
Oknum-oknum broker hanya mengajak investor masuk ke wilayah pertambangan, setelah itu keluar dan mencari lagi investor lain. “Ini akan menjadi bahan pembahasan kita bersama termasuk dengan Pemkab Morowali terkait izin pertambangan di Sulteng, khususnya di Kabupaten Morowali,” ujarnya, Edy Samelu. (mw)
Sumber: Bisnis Indonesia