• Indeks
  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
Minggu 17 Agustus, 2025
JATAM SULTENG
  • Siaran Pers
  • Berita
  • Artikel
  • Terbitan
    • Buletin Jatamers
    • Bahan Bacaan
  • Galeri
    • Foto
    • Video
No Result
View All Result
  • Siaran Pers
  • Berita
  • Artikel
  • Terbitan
    • Buletin Jatamers
    • Bahan Bacaan
  • Galeri
    • Foto
    • Video
No Result
View All Result
JATAM SULTENG
No Result
View All Result
JATAM: 200 HEKTAR KAWASAN TAHURA RUSAK AKIBAT PERTAMBANGAN

JATAM: 200 HEKTAR KAWASAN TAHURA RUSAK AKIBAT PERTAMBANGAN

by JATAM SULTENG
18 Januari 2019
in Berita
Bagikan!Bagikan!Bagikan!

PALU – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Provinsi Sulteng menyatakan, aktivitas pertambangan emas tanpa izin (peti) di Kelurahan Poboya, telah merusak sedikitnya 200 hektar Kawasan Suaka Alam (KSA)/Taman Hutan Raya (Tahura).

Koordinator Kampanye dan Advokasi, Jatam Sulteng, Taufik, Selasa (11/12), mengatakan, Kelurahan Poboya menjadi incaran perusahaan untuk mengeruk keuntungan, serta menjadi pusat peredaran merkuri yang mengancam 400 ribu jiwa masyarakat Kota Palu.

Dia pun mengungkapkan nama-nama perusahaan yang melakukan penambangan tanpa izin di Poboya, yakni PT. Indo Asia Kimia Sukses, PT. Sungai Mahakam, PT. Madas,  PT. Panca Logam Utama dan PT. Dinamika Reka Geoteknik.

Taufik mengatakan, jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Sulawesi Tengah sebanyak 336, sejak diterbitkannya Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor: 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penertiban Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Dari Total IUP itu, yang berstatus Clean and Clear (CnC) sebanyak 191. Dari total yang CnC itu, 89 d antaranya masuk dalam kawasan hutan baik hutan konservasi maupun hutan lindung,” tuturnya.

Melalui beberapa hasil investigasi beserta bukti pendukung, pihaknya berharap kepada pihak Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) untuk menindaklanjuti pelaporan ini sesuai aturan yang berlaku.

Lebih lanjut dia mengatakan, pada Tahun 1995, Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 461/Kpts/II/1995 tentang kawasan konservasi seluas 8.100 hektar.

“Tahura sebagai kawasan konservasi memiliki batasan dan larangan yang tidak boleh dilanggar siapapun, termasuk larangan memasuki kawasan itu selain tujuan penelitian, pendidikan dan rekreasi wisata alam,” katanya.

Setelah dilakukan tata batas, lanjut dia, pada Tahun 1999, lalu Menteri Kehutanan kembali mengeluarkan SK Nomor: 24/Kpts-2/1999 tanggal 29 Januari yang menetapkan Kawasan Tahura Palu dengan luas 7.128 hektar. Kawasan itu merupakan hasil penggabungan cagar alam Poboya seluas 1000 hektar, lokasi Pekan Penghijauan Nasioanal (PPN) XXX atau hutan wisata Kapopo seluas 128 hektar dan Kawasan Hutan Lindung Paneki seluas 6000 hektar. (IKRAM)

Sumber : Media Alkhairaat/ Edisi : Kamis, 13 Desember 2018

Previous Post

JATAM NILAI PEMERINTAH TIDAK SERIUS TINDAKI PERUSAHAAN TAMBANG BERMASALAH

Next Post

JATAM Sulteng dan WALHI Nilai Pemerintah Belum Miliki Konsep Pasti Penyelesaian Pelanggaran HAM dan Pertanian

Related Posts

Masyarakat Desa Lelang Matamaling berharap secepatnya ada keputusan dari Pemprov sehingga masalah ini tidak berlarut-larut.
Berita

Tolak Tambang di Desanya, Perwakilan Warga Desa Lelang Matamaling Temui Pemprov dan DPRD Sulteng

17 Agustus 2025
Warga Bangkep Tolak Tambang Batu Gamping, Ancam Kawasan Karst dan Sumber Mata Air
Berita

Warga Bangkep Tolak Tambang Batu Gamping, Ancam Kawasan Karst dan Sumber Mata Air

14 Juli 2025
SIARAN PERS – PEKERJA ILLEGAL
Berita

JATAM Sulteng Tantang Aparat Tindak PETI Lobu-Taopa

29 Juni 2025
Next Post
JATAM Sulteng dan WALHI Nilai Pemerintah Belum Miliki Konsep Pasti Penyelesaian Pelanggaran HAM dan Pertanian

JATAM Sulteng dan WALHI Nilai Pemerintah Belum Miliki Konsep Pasti Penyelesaian Pelanggaran HAM dan Pertanian

JATAM: PT COR Tbk Abaikan Putusan Pengadilan Negeri Poso

JATAM: PT COR Tbk Abaikan Putusan Pengadilan Negeri Poso

Discussion about this post

Informasi Terpopuler :

  • Banjir Watusampu, Walhi-Jatam Tantang Walikota Palu dan Gubernur Sulteng*

    Diduga Jadi Penyebab Banjir di Morut, JATAM Desak Inspektur Tambang Evaluasi Aktivitas Pertambangan Nikel di Wilayah Pesisir Teluk Tomori

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • JATAM Sulteng Nilai Kapolda Tak Serius Berantas PETI Poboya dan Parimo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tolak Tambang di Desanya, Perwakilan Warga Desa Lelang Matamaling Temui Pemprov dan DPRD Sulteng

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Warga Bangkep Tolak Tambang Batu Gamping, Ancam Kawasan Karst dan Sumber Mata Air

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • POLA SOGOKAN SOSIAL DI BALIK RENCANA PENGELOLAAH TAMBANG EMAS DI MOUTONG

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Informasi Terkini :

Masyarakat Desa Lelang Matamaling berharap secepatnya ada keputusan dari Pemprov sehingga masalah ini tidak berlarut-larut.

Tolak Tambang di Desanya, Perwakilan Warga Desa Lelang Matamaling Temui Pemprov dan DPRD Sulteng

17 Agustus 2025
Warga Bangkep Tolak Tambang Batu Gamping, Ancam Kawasan Karst dan Sumber Mata Air

Warga Bangkep Tolak Tambang Batu Gamping, Ancam Kawasan Karst dan Sumber Mata Air

14 Juli 2025
SIARAN PERS – PEKERJA ILLEGAL

JATAM Sulteng Tantang Aparat Tindak PETI Lobu-Taopa

29 Juni 2025
JATAM SULTENG

Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah Adalah Organisasi Non Pemerintah yang Bekerja untuk Meluaskan Informasi dan Advokasi akan Dampak Negatif Industri Tambang.

Konstituen :

JATAM Nasional - JATAM Kaltim - JATAM Kaltara

  • Indeks
  • Kontak Kami
  • Tentang Kami
  • Kebijakan Privasi

© 2019 - 2025 | JATAMSulteng.org | All Rights Reserved.

No Result
View All Result
  • Siaran Pers
  • Berita
  • Artikel
  • Terbitan
    • Buletin Jatamers
    • Bahan Bacaan
  • Galeri
    • Foto
    • Video

© 2019 - 2025 | JATAMSulteng.org | All Rights Reserved.